EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM RANGKA MENGATASI PENGANGGURAN DI ERA PANDEMI COVID-19

Tuntutan dan aspirasi masyarakat akan kebutuhan kerja yang semakin besar di era pandemi covid 19 ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan dibdang ketenagakerjaan harus menjadi agenda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari pola sentralisasi yang bersifat paternalistik menjadi desentralisasi sebagai sebuah kemitraan. Oleh karena itu perlu upaya mewujudkan good governance and clean government dalam penyelenggaraan negara yang didukung dengan prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme dan demokratis dalam mengatasi krisis kesehatan yang terjadi. Negara Indonesia sebagai negara agraris haruslah dipandang sebagai suatu negara yang tangguh. Sektor ekonomi harus menjadi sentral kebijakan bagi sektor lainnya. Sektor ini tidak boleh lagi hanya berperan sebagai aktor pembantu apalagi figuran bagi pembangunan nasional. Sektor publik harus menjadi sektor moderen, efisien dan berdaya saing, dan tidak boleh dipandang hanya sebagai katup pengaman untuk menampung tenaga kerja tidak terdidik yang melimpah ataupun penyedia pangan yang murah agar sektor industri mampu bersaing dengan menyediakan tenaga kerja yang handal.

新冠疫情时代，社会民众对就业的诉求与期望日益高涨，这要求劳动就业领域的政府治理必须纳入中央与地方政府的核心工作范畴，推动治理模式从家长制集权转向以伙伴关系为核心的分权治理。为此，有必要着力构建善治（good governance）与廉洁政府（clean government）的国家治理体系，该体系需以法治确定性、问责性、透明度、公平正义、专业化与民主化为基本原则，以此应对当前的公共卫生危机。作为农业大国的印度尼西亚，理应被视作具备发展韧性的国家。经济部门应当成为其他各领域政策的核心锚点，绝不能再仅仅充当国家建设的辅助角色，更遑论沦为国家发展的点缀性存在。公共部门必须实现现代化、高效化并具备市场竞争力，绝不能仅被视作吸纳过剩未受教育劳动力的安全阀门，或是以低廉价格供应粮食的主体，以此支撑工业部门通过雇佣高素质劳动力提升市场竞争能力。