ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL ECONOMY DAN PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi(TIK) telah menjadi faktor penggerak utama dalamtransformasi ekonomi global menuju era digital economy. Ekonomi digital tidak hanya mengubah cara masyarakatberinteraksi, bertransaksi, dan berproduksi, tetapi juga merevolusi sistem tata kelola pemerintahan, termasukbidang akuntansi publik. Fenomena ini menyebabkanperubahan paradigma dalam pengelolaan sumber dayaekonomi dari sistem konvensional ke arah digitalisasi yang lebih efisien dan inklusif (Wasiaturrahma et al., 2022). Di Indonesia, ekonomi digital menjadi bagian integral daristrategi pembangunan nasional karena dinilai mampumeningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing ekonomi secara global. Namun, percepatan digitalisasi juga menimbulkan berbagaitantangan terhadap sistem tata kelola keuangan, terutamadalam memastikan transparansi dan akuntabilitas publik(Putra, 2023).

Transformasi ekonomi digital menuntut adaptasikebijakan publik agar mampu mengakomodasi perubahanteknologi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Menurut Putra (2023), ekonomi digital menghadirkan eksternalitas positif seperti peningkatanefisiensi, kemudahan transaksi, dan percepatan inovasi. Namun di sisi lain, muncul pula eksternalitas negatif sepertidisrupsi tenaga kerja, ketimpangan ekonomi, dan tantangandalam regulasi perpajakan digital. Dalam konteks akuntansipublik, Yuhertiana dan Sitanggang (2021) menegaskanpentingnya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual(SAIBA) untuk memperbaiki transparansi laporankeuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadappemerintah. Reformasi akuntansi ini harus bersinergidengan arah kebijakan ekonomi digital agar mampumenciptakan sistem tata kelola keuangan yang terintegrasidan adaptif terhadap teknologi.

Kendati demikian, berbagai kendala masih dihadapidalam penerapan kebijakan tersebut. Rendahnya literasidigital di kalangan aparatur sipil negara (ASN), keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, sertalemahnya koordinasi antarinstansi menjadi penghambatutama dalam penerapan sistem digital di sektor publik. Wasiaturrahma et al. (2022) menilai bahwa digitalisasiekonomi perlu dibarengi dengan penguatan kapasitassumber daya manusia dan kebijakan sosial yang inklusifagar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secaramerata. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan ekonomidigital dan reformasi akuntansi publik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tidakhanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat prinsip good governance di Indonesia.