tilang syariah di lombok, Arswendi Valerian R Fisang 1312400185

Kebijakan tilang syariah menciptakan ketidak adilan dalam penegakan hukum

lalulintas. Menurut prinsip keadilan, aturan lalu lintas seharusnya berlaku sama untuk semua

orang tanpa melihat latar belakang agama, suku, ras, atau golongan. Oleh sebab itu dengan

adanya kebijakan rilang syariah pelanggar non Muslim merasa di rugikan atau di perlakukan

tidak adil, yang berujung menimbulkan diskriminasi. Kebijakan ini memicu kontroversi publik

yang akan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kepolisian. Ketika

penegakan hukum tidak di perlakukan secara adil, yang pada akhirnya dapat menurunkan

efektivitas penegakan hukum. Kebijakan tilang syariah ini justru di anggap menghilangkan

kewenangan polisi dari tugas pokok dan fungsi mereka sebagai penegak hukum yang menjaga

dan menegak kan hukum secara adil. Kebijakan ini harus di nilai berdasarkan konsekuensinya

terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun bertujuan memperkenalkan pendekatan

humanis dengan menggunakan cara perspektif agama, Kebijakan ini lebih banyak

menimbulkan konsekuensi negatif seperti diskriminasi dan kontroversi publik. Hal ini

menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan hukum positif. Di karenakan

hukum positif harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan.

Kebijakan tilang syariah ini bertentangan dengan prinsip keadilan karena hanya berlaku untuk

umat Islam. Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara

seimbang. Kebijakan ini gagal melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena

menciptakan ketidakadilan.

Republik Indonesia ini selain bukan Negara Sekuler, juga bukan Negara Agama, artinya

agama tertentu di negeri ini tidak boleh memaksakan ajaran agamanya sendiri, untuk dijadikan

sebagai sistem dalam bernegara. Menerapkan Tilang Syariah itu sama halnya dengan mau

menjadikan Syariat Agama (Islam) sebagai Peraturan Lalu Lintas. Ini tidak ada dasar hukumnya

dalam UU Lalu Lintas. Dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat 1, memang menyatakan Indonesia ini

sebagai Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam ayat 2 nya dinyatakan

bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Penerapan kebijakan ini memiliki beberapa dampak yang sangat berbahaya. Pertama,

kebijakan ini berisiko membahayakan pengendara lainnya di jalan. Bayangkan jika seseorang

yang tidak memiliki keterampilan berkendara yang memadai, tetapi bisa membaca Al-Qur’an

dengan baik, diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan tanpa mendapat hukuman.

Meskipun dia bisa melafalkan ayat-ayat suci, itu tidak membuatnya menjadi pengendara yang

aman dan terampil. Ia tetap bisa menjadi ancaman bagi dirinya sendiri dan orang lain, karena

tidak memiliki kemampuan teknis dalam berkendara yang baik. Kedua, kebijakan ini berisiko

memperkenalkan pemahaman yang keliru mengenai agama dan keagamaan dalam kehidupan

sehari-hari. Penegakan hukum tidak seharusnya diwarnai dengan aspek religiusitas yang

berlebihan. Membawa-bawa nama agama untuk alasan sekadar menambah nilai religiusitas

di ruang publik bisa jadi menciptakan kesan bahwa agama hanya dapat diukur dengan

formalitas simbolis seperti membaca Al-Qur’an dan melupakan esensi mendalam dari agama

itu sendiri, yaitu pengamalan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulannya, kebijakan tilang syariah yang sempat di terapkan oleh Kepolisian Resor

Lombok Tengah tidak termasuk menata negara dalam perspektif agama. Kebijakan ini

menciptakan diskriminasi, kontroversi publik, dan penyimpangan dari tugas polisi dalam

menegakkan hukum secara adil dan setara. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan

efektivitas penegakan hukum, kebijakan penegakan hukum harus berlaku sama untuk semua

warga negara tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, atau golongan.