Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik responsif gender

Pelayanan publik sebagaimana dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berbagai kebijakan yang diluncurkan pemerintah untuk tetap memberikan layanan prima kepada masyarakat terus dilakukan. Metode penelitian penelitian deskriptif kualitatif, Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustakan yaitu data yang diperlukan dikumpulkan dari berbagai publikasi atau dokumen yang relevan yang dapat dijadikan sebagai referensi data. Guna untuk mencegah kegiatan mal administrasi, dilakukan dengan deteksi dini dengan 8 tema antara lain : Komunikasi dan Informatika, Kebencanaan dan Kedaruratan, Perbankan, pertambangan, agraria, energi, ketenagakerjaan, kelompok rentan dan difabel dan tahapan perlakuan pelaksanaan saran kepada penyelenggara pelayanan public. Langkah lain adalah Penjaminan mutu yang meliputi kegiatan layanan pemeriksaan aduan pengawasan pelayanan publik, penjaminan mutu penyelesaian laporan masyarakat, penjaminan mutu pencegahan maladministrasi. Inovasi pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi secara (online) menjadi cara penyelenggaraan pelayanan publik tetap dapat berjalan efektif.