Stunting

Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengarahkan pembangunan nasional agar berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Melalui kebijakan publik, pemerintah berupaya menjawab berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebijakan publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup (Putra, 2023). Perkembangan global saat ini menuntut setiap negara, termasuk Indonesia, untuk mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). SDGs menekankan pentingnya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, berbagai kebijakan publik di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti ketidakefisienan birokrasi, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan (Yuhertiana, 2021). Selain itu, implementasi kebijakan publik sering kali tidak berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pengawasan. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil di lapangan. Allen Pranata Putra (2023) menekankan bahwa kelemahan utama dalam pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia adalah masih lemahnya sistem evaluasi dan rendahnya akuntabilitas lembaga pelaksana, sehingga hasil kebijakan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Putra, 2023). Di sisi lain, penerapan prinsip good governance menjadi syarat penting agar kebijakan publik dapat berjalan efektif. Menurut Indrawati Yuhertiana (2021), akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi merupakan tiga pilar utama yang harus diterapkan dalam setiap kebijakan sektor publik. Penerapan prinsip tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan (Yuhertiana, 2021). Dengan berbagai tantangan tersebut, analisis terhadap kebijakan publik menjadi penting dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat serta potensi yang dapat dioptimalkan guna meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Hasil analisis juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah agar kebijakan yang diterapkan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Putra, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kebijakan publik dari berbagai aspek, mulai dari definisi dan konsep dasar, identifikasi masalah, hingga keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan publik demi tercapainya pembangunan nasional yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan (Yuhertiana, 2021).