Kebijakan Publik dalam Penguatan Ekonomi Digital di Indonesia dengan Konsep, Relevansi, dan Implementasi

Latar BelakangPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara manusia bekerja, berinteraksi, dan melakukan aktivitas ekonomi. Fenomena global yang dikenal sebagai ekonomi digital (digital economy) menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi modern, di mana hampir seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi kini bergantung pada teknologi digital dan konektivitas internet. Menurut laporan World Bank dan UNCTAD, ekonomi digital berkontribusi lebih dari 15% terhadap PDB global dan menjadi pendorong utama pertumbuhan inklusif di banyak negara berkembang. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan ekonomi digital sebagai motor penggerak pembangunan nasional.Transformasi digital di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Berdasarkan data Google, temasek, and Bain e – conomy Sea Report , nilai ekonomi digital Indonesia mencapai lebih dari USD 80 miliar dan diproyeksikan terus meningkat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didukung oleh menjamurnya startup teknologi, meningkatnya transaksi e-commerce, serta penetrasi internet yang mencapai lebih dari 77% populasi. Namun, di balik potensi besar tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan publik yang tepat. (A. P. Putra, 2023) menjelaskan bahwa disrupsi digital di Indonesia telah menimbulkan externalities berupa ketidaksiapan tenaga kerja menghadapi perubahan pola kerja berbasis teknologi. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan daya saing di pasar kerja dan sulit beradaptasi dengan sistem ekonomi baru. Di sisi lain,(A. P. A. E. Putra, 2021) menemukan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi kendala besar dalam mengadopsi platform digital karena keterbatasan literasi dan pendampingan dari pemerintah.Selain persoalan literasi, tantangan lain juga datang dari aspek tata kelola pemerintahan digital (digital governance). (I. T. O. P. Yuhertiana, 2023) menekankan bahwa birokrasi publik di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mengadopsi prinsip agile leadership, yakni kepemimpinan yang cepat dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Kurangnya koordinasi antarinstansi dan lambannya adopsi sistem digital menyebabkan kebijakan sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, (I. P. A. A. H. Yuhertiana, 2024) menyoroti masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas digital di lembaga pemerintah, termasuk dalam pengelolaan informasi publik melalui media sosial seperti TikTok, yang seharusnya menjadi sarana efektif membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan.Melihat kondisi tersebut, perumusan kebijakan publik di bidang ekonomi digital menjadi hal yang sangat penting dan mendesak. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi teknis, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mengarahkan transformasi digital agar berdampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan peningkatan daya saing nasional. Implementasi kebijakan digital yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif akan menentukan apakah Indonesia mampu memanfaatkan peluang era digital sebagai kekuatan ekonomi baru, atau justru tertinggal dalam arus perubahan global.Dengan demikian, analisis terhadap kebijakan publik dalam bidang ekonomi digital perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek definisi kebijakan, permasalahan utama, evaluasi kebijakan yang telah ada, peran pemerintah, keterlibatan stakeholder, solusi alternatif, dampak sosial-ekonomi, indikator keberhasilan, perbandingan internasional, hingga relevansinya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi dan arah kebijakan ekonomi digital Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompetitif.