Kajian Ekologi, Sosial dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut Kabupaten Maluku Barat Daya: Edisi Ringkasan

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terletak di bagian paling
selatan dari Segitiga Karang – kawasan yang disebut sebagai ‘jantung’
keanekaragaman hayati laut dunia – dan berbatasan langsung dengan Timor Leste
dan Australia. Letaknya yang strategis ini membuat Kabupaten MBD memegang
banyak peranan penting termasuk diantaranya melindungi ekosistem pesisir,
menyediakan sumber daya ikan secara berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan
untuk lokasi lain di Indonesia dan mendukung perekonomian perbatasan nasional. Di
saat banyak terumbu karang di Indonesia terancam oleh berbagai aktivitas
manusia, Kabupaten MBD masih dapat menjaga lingkungan pesisirnya terlihat dari
tingkat ancamannya yang masuk ke kategori menengah. Kondisi ekosistem pesisir memang
masih relatif baik dan menjadi rumah bagi biota laut yang beragam dan melimpah.
Besarnya potensi perikanan di Provinsi Maluku dimana Kabupaten MBD menjadi
bagiannya, yaitu lebih dari 20% total potensi nasional, membuat pemerintah
nasional menetapkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) pada
tahun 2010. Meski potensinya besar, produksi perikanan di Kabupaten MBD masih
jauh dari ideal, dan saat ini baru menyumbang sekitar 1% pada sektor perikanan
Maluku (BPS Maluku Barat Daya, 2015). Oleh karena itu masih terbuka kesempatan
besar untuk meningkatkan produksi perikanan. Tidak hanya itu, sektor pariwisata
bahari juga menjadi salah satu sektor yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan
pendapatan ekonomi kabupaten. Pengembangan kedua sektor ini sangat dimungkinkan
terutama semenjak MBD ditetapkan sebagai Kabupaten baru pada tahun 2008, yang
berdampak pada semakin intensifnya pengembangan wilayah pesisir termasuk
diantaranya perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana dan peningkatan geliat
ekonomi. Pemanfaatan sumber daya laut (SDL) oleh masyarakat setempat masih
bersifat subsisten hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dalam beberapa
dekade belakangan, terutama sejak pembeli dari luar Kabupaten mulai masuk,
terjadi perubahan pola pemanfaatan SDL. Sebagian dari pemanfaatan ini memiliki
dampak negatif terhadap ekosistem. Oleh karena itu, terdapat tantangan untuk
mengurangi dampak manusia serta melindungi ekosistem dan jasa yang
disediakannya. Konservasi, termasuk perlindungan dan pengelolaan kawasan
penting dan stok ikan, saat ini telah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi
sebagai jembatan atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus
melestarikan sumber daya yang ada bagi generasi selanjutnya. Pemerintah
Indonesia bahkan menetapkan target pembentukan 20 juta hektar Kawasan
Konservasi Perairan (KKP) sampai dengan tahun 2020. Pembentukan KKP secara
formal di MBD membuka peluang lebih besar untuk menjaga dan melestarikan
lingkungan laut serta mengoptimalkan pemanfaatan SDL secara lestari untuk
mendukung kesejahteraan masyarakat. Inisiasi pembentukan KKP di MBD juga
sejalan dengan rencana pemerintah provinsi untuk membangun KKP seluas 1 juta
hektar di Provinsi Maluku dan mendukung program Maluku sebagai Lumbung Ikan
Nasional (LIN). Berdasarkan alasan tersebut, tim peneliti gabungan dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Maluku Barat Daya, Universitas Pattimura, Institut Pertanian Bogor,
WWF-Indonesia, dan Wildlife Conservation Society – Indonesia Program
berkolaborasi untuk melaksanakan survei cepat di Kabupaten MBD. Tujuan utama
dari survei cepat ini adalah untuk: (1) menyediakan masukan untuk model ilmiah
dalam mengidentifikasi kawasan prioritas untuk produktivitas perikanan; (2)
mendukung upaya perencanaan spasial laut yang komprehensif berdasarkan data
terbaik yang tersedia; (3) melengkapi data yang sudah ada sebelumnya untuk
menyediakan resolusi yang lebih detil terkait kondisi di kawasan ini, dan untuk
mengisi kekurangan data EAFM di WPP 714 dan 718.