PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIALNYA

Pernikahan beda agama merupakan salah satu isu yang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam perspektif hukum Islam. Perdebatan terkait keabsahan pernikahan beda agama terjadi di kalangan ulama, dengan beberapa pendapat yang membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, namun secara umum, mayoritas ulama menolak praktik pernikahan beda agama. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama masing-masing, sehingga perkawinan beda agama seringkali tidak dapat dicatatkan secara resmi di lembaga peradilan agama. Problematika sosial yang timbul dari pernikahan beda agama meliputi ketidakpastian status anak, hak waris, dan perwalian yang dapat menimbulkan konflik di masa depan. Selain itu, berbagai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan beda agama antara lain hamil di luar nikah, ketidakpedulian terhadap agama dan hukum, serta pengaruh harta dan status sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji literatur yang relevan dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama memiliki implikasi hukum dan sosial yang cukup kompleks, baik dari sisi agama maupun dari sisi negara. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh dan kesadaran hukum bagi masyarakat sangat diperlukan agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya sah secara administrasi tetapi juga sah menurut syariat Islam dan tidak menimbulkan konflik sosial.