REFORMASI BIROKRASI DALAM PERSEPEKTIF NEW NORMAL GOVERNANCE

Pemerintahan Daerah di era new normal saat ini tidak lagi sekedar memindahkan sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tetapi juga membawa makna bagi kesejehteraan rakyat di daerah yang selama ini belum dapat diwujudkan. Di era normal ini, kesejahteraan rakyat akan terwujud apabila aksesibilitas birokrasi dapat menciftakan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Hal tersebut menjadi penting, karena birokrasi pemerintah daerah di Indonesia lebih menyerupai model traditional bureaucratic authority. Selama ini dibawah sistem pemerintahan sentralisasi, birokrasi sangat dominan dalam menentukan segala aktivitas pembangunan yang menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap pelaksanaan pembangunan yang cenderung hanya sebagai objek. Namun, pada sistem desentralisasi saat ini birokrasi telah menempatkan rakyat lebih dominan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan khususnya dalam kontek penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan antara birokrasi dan rakyat berada dalam ruang hukum yang sama sehingga tidak berlaku teori zero sum game, penguatan pada sisi birokrasi dalam mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan publik.