Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Untuk menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan, maka dibentuklah lembaga peradilan. Penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwahakim memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri merupakan syarat bagi terwujudnya suatu perlindungan hukum di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum,hakim berperan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan根据经修订的1945年印度尼西亚宪法（UUD 1945）的明确规定，印度尼西亚为法治国家（rule of law state），始终将法治作为国家与社会全部活动的根本基石。为维护与监督法律的有效运行，该国设立了司法机构。本研究属于规范性研究（normative research），亦可称规范研究。此类规范性法律研究或称文献研究（documentary research），是依托各类数据开展文献分析的学术研究。本研究结果显示，法官在印度尼西亚的法律实施（law enforcement）中发挥着至关重要的作用。法律实施本身是印度尼西亚实现法律保护（legal protection）的必要前提。在法律实施过程中，法官承担审判职责。审判（adjudication）是法官开展审查、受理并裁决法律纠纷的一系列活动，该审判程序须严格依据现行法律法规推进。法官作为法律与正义的践行者，以及肩负着实现法治国家、通过法院作出的法律判决为社会提供法律确定性与实际效益的崇高国家公职人员。