KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA PANDEMI COVI-19

Pelayanan publik merupakan aspek yang penting dalam kehidupan setiap warga Negara. Di Indonesia, aspek tersebut telah tercantum secara tegas dalam tujuan negara. Berdasarkan ruang lingkup pelayanan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa tuntutan masyarakat yang sangat luas tersebut wajib untuk dipenuhi oleh negara. Dalam mewujudkannya dibutuhkan transformasi teknologi dan inovasi administrasi publik. Salah satu bentuknya adalah implementasi sistem administrasi secara on line yang dalam berbagai urusan wajib pemerintahan. Reformasi lembaga sektor publik seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, departemen, dan lembaga dibawahnya dalam rangka pemberian pelayananan publik (public service) secara ekonomis, efisien, dan efektif adalah terwujudnya otonomi dan desentralisasi tanggungjawab memberikan pelayanan masyarakat kepada pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi dan desentralisasi dikarenakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah, sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi yaitu adanya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dalam menggunakan dana baik yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar pengelolaan dana masyarakat tersebut dilaksanakan secara transparan公共服务是每位国民生活中的重要组成部分。在印度尼西亚，该领域已被明确纳入国家目标范畴。基于公共服务的覆盖范围，可认定社会的广泛诉求必须由国家承担满足之责。要达成这一目标，亟需技术变革与公共行政创新的支撑，其中一项实践形式便是在各类政务事务中推行在线行政系统。为向公众提供经济、高效且务实的公共服务（public service），需对公共部门机构实施改革，涵盖中央政府、地方政府、各职能部门及其下属机构，而改革的核心要义在于实现权责自治与分权，即将面向公众提供服务的权责移交至地方政府。推行自治与分权的初衷，旨在提升地方政府的行政效率与问责水平；而分权的必然逻辑在于，需同步移交经费使用的权限与责任——经费来源既包括中央政府拨付的资金，也涵盖地方政府自有资金，以此确保公共资金的管理过程具备透明度。