ANALISIS KEADILAN DALAM PANDEMI COVID 19 DI MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Kondisi dalam pandemic covid 19 ini membuat resah seluruh masyarakat dibelahan dunia. Khususnya di Negara Indonesia, berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah, mulai sosial distance, physical distance, PSBB, dan new normal, hingga PPKM. Dengan kebijakan PPKM yang diberlakukan perpanjangan setiap minggunya yang makin membuat masyarakat Indonesia semakin resah di berbagai sector khususnya dalam sector perekonomian perdagangan. Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk menganalisis keadilan dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah PPKM yang berdampak kepada masyarakat. Adapun dampaknya masyarakat dalam sector ekonomi perdagangan menginginkan kenaikan konsumen dinaikan menjadi 30% dalam kondisi PPKM, akan tetapi pemerintah masih belum dapat merealisasikan, hal ini dikarenakan varian virus covid 19 delta semakin merata di dalam masyarakat. Sehingga pemerintah mengambil langkah terkait dengan vaksinasi dan refocusing anggaran yang nantinya dapat diterima bagi masyarakat yang berdampak dengan adanya kebijakan PPKM. Adapun kesimpulannya terkait dengan keadilan merupakan di lahahirkan dalam sebuah struktur dasar masyarakat, yang lebih tepatnya disebut oleh cara bagaimana lembaga utama yang mendistribusikan hak dan kewajiban. Dalam ranah pendistribusian wajib terkontrol agar terdistribusikan secara sempurna.新冠疫情（COVID-19）全球大流行的现状令全球各地民众陷入普遍焦虑。在印度尼西亚，政府先后出台多项防疫政策，涵盖社交距离（social distance）、物理距离（physical distance）、社区活动限制令（PSBB）、新常态（new normal）以及紧急社区活动限制令（PPKM）。随着PPKM政策持续每周延长实施，印尼民众在多个领域的焦虑情绪愈发加剧，其中商贸经济领域受影响最为显著。本文旨在分析印尼政府推行PPKM政策过程中的公平性问题及其对民众造成的影响。受该政策冲击的商贸经济领域从业者期望在PPKM实施期间将客流量提升30%，但政府尚未能兑现这一承诺，究其原因在于新冠病毒德尔塔（Delta）变异株在民众中的传播范围持续扩大。为此，政府采取了疫苗接种与预算重分配相关举措，以期惠及受PPKM政策影响的民众。综上，公平性植根于社会基本结构之中，更确切地说，取决于核心公共机构分配权利与义务的方式。在分配环节必须实施有效管控，以确保资源分配臻于完善。