REFORMASI BIROKRASI DALAM PERSEPEKTIF NEW NORMAL GOVERNANCE

Pemerintahan Daerah di era new normal saat ini tidak lagi sekedar memindahkan sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tetapi juga membawa makna bagi kesejehteraan rakyat di daerah yang selama ini belum dapat diwujudkan. Di era normal ini, kesejahteraan rakyat akan terwujud apabila aksesibilitas birokrasi dapat menciftakan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Hal tersebut menjadi penting, karena birokrasi pemerintah daerah di Indonesia lebih menyerupai model traditional bureaucratic authority. Selama ini dibawah sistem pemerintahan sentralisasi, birokrasi sangat dominan dalam menentukan segala aktivitas pembangunan yang menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap pelaksanaan pembangunan yang cenderung hanya sebagai objek. Namun, pada sistem desentralisasi saat ini birokrasi telah menempatkan rakyat lebih dominan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan khususnya dalam kontek penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan antara birokrasi dan rakyat berada dalam ruang hukum yang sama sehingga tidak berlaku teori zero sum game, penguatan pada sisi birokrasi dalam mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan publik.

当前新常态（New Normal）时代下的地方政府，其职能不再局限于将中央政府的大部分权限下放至地方政府，更承载着实现此前未能达成的地方民众福祉的核心意义。在此新常态语境中，唯有官僚行政具备足够可及性，方能催生以民为本的公共政策，进而实现民众福祉。这一点尤为关键，因为印尼的地方官僚体系更趋近于传统型官僚权威模式。长期以来，在中央集权的治理体系下，官僚机构在各项建设活动的决策中占据绝对主导地位，致使民众对建设实施过程产生疏离，往往仅沦为被动的建设客体。然而在当前的分权治理体系下，官僚体系已推动民众在建设方向与目标的决策中拥有更大主导权，尤其在地方自治的实施语境中。在推进地方自治的过程中，官僚体系与民众应处于同一法治框架之内，杜绝零和博弈（Zero-sum Game）逻辑的适用，同时需强化官僚体系以应对经济危机与公共卫生危机。